HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Articles in Category: Pengumuman

KUNJUNGI SEJUMLAH PENGADILAN, INI FOKUS PERHATIAN SEKRETARIS MA

on Senin, 27 Mei 2019. Posted in Pengumuman

KUNJUNGI SEJUMLAH PENGADILAN, INI FOKUS PERHATIAN SEKRETARIS MA

KUNJUNGI SEJUMLAH PENGADILAN, INI FOKUS PERHATIAN SEKRETARIS MA

Jakarta—Humas: Kesempatan menghadiri berbagai acara Mahkamah Agung di daerah dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum.,  untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi obyektif pengadilan, termasuk sarana dan prasarananya.

Saat menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Pekanbaru (29/04/2019), Pudjoharsoyo berkunjung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Negeri Siak Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Indrapura.

Begitu pula ketika menghadiri sosialisasi dan pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jogjakarta (02/05/2019), Pudjoharsoyo menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates.

Sementara ketika menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Jember (09/05/2019) lagi-lagi Pudjoharsoyo meluangkan waktu mengunjungi Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Negeri Kediri.

“Dengan berkunjung secara langsung ke satker, setidaknya saya mendapatkan informasi yang akurat dan dapat melihat secara langsung kondisi pengadilan,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

http://103.16.79.44/cms/media/6000

Berfokus pada Sarana dan Prasarana

Dalam setiap kunjungannya sarana dan prasarana pengadilan selalu menjadi fokus perhatian Pudjoharsoyo. Satu persatu sarana dan prasarana pengadilan ditelitinya dengan seksama. Mulai dari ketersediaan, tata letak, kerapihan, keasrian, hingga pemeliharaan ditanyakannya. Bahkan, Pudjoharsoyo tidak segan-segan memeriksa kebersihan dan penataan kamar mandi pengadilan, terutama yang diperuntukkan bagi pencari keadilan.

“Tidak ada gunanya memiliki kamar mandi yang bersih, tetapi toiletnya terkunci. Itu sama dengan membuat jembatan tetapi depan belakangnya sawah,” ujarnya ketika di Pengadilan Negeri Kediri.

Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pengadilan juga turut diperhatikan. Termasuk pembatasan akses masyarakat umum terhadap ruangan-ruangan tempat bekerja para aparatur pengadilan. “Akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan sudah terkanalisasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga tidak perlu masuk ke ruang-ruang kerja aparatur pengadilan,” tegas Pudjoharsoyo.

Salah satu alasan Pudjoharsoyo memfokuskan perhatian pada sarana dan prasarana pengadilan karena didorong oleh pemikiran International Framework for Court Excellence (IFCE) yang menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak.

Frase “bagaimana mereka diperlakukan dan prosesnya terlihat adil” menurut Pudjoharsoyo bukan hanya mengacu kepada bagaimana proses litigasi di ruang persidangan, tetapi kepada proses pengadilan secara menyeluruh, semenjak pengguna pengadilan sampai di pengadilan hingga menerima hasil akhir berupa putusan atau penetapan; mulai dari pintu gerbang pengadilan hingga suasana ruangan persidangan tempat perkaranya diproses.

“Atas dasar ini, aspek-aspek kesekretariatan pengadilan turut memberikan andil atas penilaian terhadap pengadilan, sehingga harus juga menjadi perhatian,” tegas Pudjoharsoyo.

Mendorong Komitmen dan Kesungguhan Aparatur

Selain meninjau sarana dan prasarana, acapkali Pudjoharsoyo juga meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Mendorong komitmen dan kesungguhan aparatur pengadilan menjadi poin penting yang selalu disampaikan.

Menurutnya, komitmen dan kesungguhan itu sangat penting dengan setidak-tidaknya dua alasan. Pertama, hari ini pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan tengah berusaha maksimal untuk mengupayakan yang terbaik bagi pengadilan dan aparatur pengadilan. “Kita sedang berusaha mengajukan tambahan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya,” ujarnya ketika memberikan pengarahan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

http://103.16.79.44/cms/media/6001

Upaya-upaya pimpinan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, perlu diimbangi dengan usaha sungguh-sungguh aparatur pengadilan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. “Tidak mungkin kami berjuang sementara saudara-saudara berdiam diri,” ujarnya.

Kedua, keberhasilan pengadilan mencapai sejumlah prestasi sejauh ini, menurutnya, lebih disebabkan karena komitmen dan kesungguhan tadi. Ia mencontohkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang keuangan dan keberhasilan tujuh satker meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).

“Semua itu hanya bisa dicapai dengan komitmen dan kesungguhan,” ujarnya ringkas. (Humas/Mohammad Noor)

MA AKAN INTEGRASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS DAN AKREDITASI

on Jumat, 08 Februari 2019. Posted in Pengumuman

MA AKAN INTEGRASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS DAN AKREDITASI

MA AKAN INTEGRASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS DAN AKREDITASI

Jakarta - Humas: Untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, termasuk di dalamnya program akreditasi penjaminan mutu (APM) bagi pengadilan.

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi inisiasi pengintegrasian beberapa program tersebut.

Selain karena secara substansi program-program tersebut memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data, pengintegrasian ini perlu dilakukan untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah. “Satuan kerja di daerah tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda,” ujar Pudjoharsoyo yang juga menjadi penanggung jawab program reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

Selain itu, integrasi ini diyakini dapat mempertegas keterkaitan erat antara program reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh pemerintah dengan program reformasi peradilan yang diusung oleh Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035.

Sebagai langkah awal proses integrasi ini, ungkap Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung tengah mempersiapkan payung hukum sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Bermodalkan payung hukum tersebut, Mahkamah Agung akan menindaklanjuti proses integrasi tersebut, seperti menentukan bentuk integrasi dan model pelaksanaannya.

Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi

Saat memberikan sambutan dalam acara Entry Meeting dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 di Jakarta, Senin (21/01/2019) yang lalu, Pudjoharsoyo menjelaskan titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Sementara pembangunan zona integritas, lanjut Pudjoharsoyo adalah sarana akselerasi perwujudan reformasi birokrasi agar dapat menjadi contoh bagi satuan-satuan kerja lainnya. “Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

Adapun keterkaitan antara Program Reformasi Birokrasi dan Akreditasi, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H. V. Hutauruk menjelaskan bahwa reformasi birokrasi itu bersifat eksternal dan menyeluruh sedangkan akreditasi itu bersifat khusus dan hanya berlaku di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. “Keberlakuan program reformasi birokrasi bersifat nasional sedangkan akreditasi bersifat khusus untuk pengadilan,” ujar Jeanny yang juga menjabat sebagai sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Diamini Pihak Kemenpan RB

Menanggapi gagasan untuk pengintegrasian tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Agus Uji Hantara, M. E menyambut baik rencana tersebut. “Kementerian mendukung gagasan tersebut, tinggal dipilah-pilah saja program akreditasi ke dalam 8 (delapan) area reformasi birokrasi,” ujar Agus Uji dalam tanggapannya.

Menurut Agus Uji, akomodasi reformasi birokrasi terhadap program akreditasi Mahkamah Agung sangat dimungkinkan mengingat masing-masing kementerian dan lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. “Dalam program reformasi birokrasi, keunikan-keunikan tersebut dapat diintegrasikan,” ujar Agus Uji. (Humas/Mohammad Noor/RS)